Get Adobe Flash player

Pengawas Sekolah/Satuan Pendidikan Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Mahkluk  Apakah Dia?

Artikel oleh : Drs. Mellong Kaseng, M.Pd

Konsistensi pengawas sekolah dinaungi oleh sejumlah dasar hukum.  Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 serta PP No. 74 tahun 2008 Pasal 54 ayat 8 pengawas terdiri dari pengawas satuan pendidikan, pengawas mata pelajaran, atau pengawas kelompok mata pelajaran melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional guru dan pengawasan, adalah landasan hukum yang terbaru yang menegaskan keberadaan pejabat fungsional pengawas.

Selain itu, keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 118 Tahun 1996 (disempurnakan dengan keputusan nomor 091/2001) dan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 020/U/1998 (disempurnakan dengan keputusan nomor 097/U/2001) serta Keputusan menteri Pendidikan No. 12 Tahun 2007 menetapkan pengawas sebagai pejabat fungsional yang permanen sampai saat ini.

Jika ditilik sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang ada yang terkait dengan pendidikan, ternyata secara hukum pengawas sekolah tidak diragukan lagi keberadaannya.  Dengan demikian, tidak ada alasan apapun dan oleh siapapun yang memarjinalkan dan mengecilkan eksistensi pengawas sekolah.

Menurut undang-undang dan peraturan yang berlaku, keberadaan pengawas sekolah jelas dan tegas. Dengan demikian bukan berarti pengawas sekolah terbebas dari berbagai masalah.  Ternyata institusi pengawas sekolah semakin bermasalah setelah terjadinya desentralisasi penangan pendidikan.  Institusi ini sering dijadikan sebagai tempat pembuangan, tempat parkir dan tempat menimbun sejumlah aparatur yang tidak terpakai lagi (kasarnya : pejabat rongsokan).  Selain itu pengawas sekolah belum difungsikan secara optimal oleh manajemen pendidikan di kabupaten dan kota.  Hal yang paling menggenaskan adalah tidak tercantumnya anggaran untuk pengawas Sekolah dalam anggaran belanja daerah (Kabupaten/Kota). Sekurang-kurangnya fenomena itu masih terlihat di beberapa kabupaten sampai sekarang.   Penodaan terhadap institusi pengawas sekolah dan belum difungsikannya para pengawas sekolah secara optimal bak lingkaran yang tidak berujung berpangkal.  Lingkaran itu susah dicari awalnya dan sulit ditemukan akhirnya.  Tidak ada ujung dan tidak ada pangkal.  Akan tetapi, jika dimasuki lebih dalam, inti permasalahannya dapat ditemukan.  Institusi pengawas sekolah adalah institusi yang sah. Keabsahannya itu diatur oleh ketentuan yang berlaku.  Seyogyanya aturan-aturan itu tidak boleh dilanggar oleh management atau birokrasi yang mengurus pengawas sekolah.  Aturan itu ternyata sangat lengkap.  Mulai dari aturan merekrut calon pengawas sampai kepada memberdayakan dan memfungsikan pengawas sekolah untuk operasional pendidikan, ternyata sudah ada aturannya. Pelecehan atau pelanggaran terhadap aturan-aturan yang ada itulah yang merupakan titik pangkal permasalahan pengawas sekolah sebagai institusi di dalam system pendidikan.

Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas Sekolah

Tugas pokok pengawas sekolah/satuan pendidikan adalah melakukan penilaian dan pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi, baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Berdasarkan tugas pokok dan fungsi di atas minimal ada tiga kegiatan yang dilaksanakan pengawas yakni :

  • Melakukan pembinaan pengembangan kualitas sekolah, kinerja kepala sekolah, kinerja guru  dan kinerja seluruh staf sekolah.
  • Melakukan Evaluasi dan monitoring pelaksanaan program sekolah beserta pengembangannnya,
  • Melakukan penilaian terhadap proses dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan stakeholder sekolah.

Inti tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah adalah menilai dan membina.  Subjek yang dinilai adalah teknis pendidikan dan administrasi pendidikan. Penilaian menurut PP 19/2005, bab 1, pasal 1, ayat (17) adalah seperti berikut ini, “ Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik” Sedangkan Kepmenpan No 118/1996, bab 1, pasal 1 ayat (8) menyatakan, “Penilaian adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan criteria (tolok ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah”.

Berdasarkan hal di atas, ada sejumlah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pengawas sekolah.  Secara garis besar ada dua kompetensi yang harus dimilki, yakni kompetensi menilai dan kompetensi membina.  Wawasan pengawas sekolah dalam bidang penilaian, instrument penilaian, mengolah hasil penilaian, sampai kepada memanfaatkan hasil penilaian untuk pembinaan, merupakan hal wajib yang harus dikuasai pengawas sekolah.  Selain itu, melaksanakan penilaian dengan kiat yang tepat juga merupakan bagian dari kompetensi yang tidak boleh dilupakan.  Sehubungan dengan ini, ada empat kelompok tugas pengawas sekolah yaitu : (1).  Merencanakan penilaian yang dilengkapi dengan instrumennya; (2).  Melaksanakan penilaian sesuai dengan kaidah-kaidah penilaian; (3).  Mengolah hasil penilaian dengan teknik-teknik pengolahan yang ilmiah; dan (4) memanfaatkan hasil penilaian untuk berbagai keperluan.

Kompetensi dalam membina juga demikian halnya pengawas sekolah/pendidikan propinsi Sulawesi Tengah haruslah memahami konsep pembinaan, jenis-jenis pembinaan, strategi pembinaan, komunikasi dalam membina, hubungan antar personal dalam membinadan sebagainya.  Sekaitan dengan pembinaan pengawas sekolah juga harus piawai merencanakan pembinaan, melaksanakan pembinaan, menilai hasil pembinaan dan menindaklanjuti hasil pembinaan.  Dengan kompetensi-kompetensi itu tentu keberadaan pengawas di tingkat propinsi benar-benar diharapkan dan dirindukan kehadirannya di sekolah.

Pengawas Sekolah dan Mutu Pendidikan

Mutu pendidikan dalam konteks tulisan ini adalah mutu proses pembelajaran dan hasil  belajar.  Mutu proses mengacu kepada standart proses yang tertuang di dalam PP Nomor 19/2005 tentang Standart Nasional Pendidikan. PP 19 /2005 , bab 1, pasal 1, ayat 6 menyatakan , Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. “Standar kompetensi lulusan ditegaskan pada ayat 4 seperti berikut, “ Standar Kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan”.

Pada pasal 19 ayat (1) peraturan pemerintah ini dinyatakan “ Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik .” pada ayat (2) ditambahkan. “ Selain ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dalam proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.” Pada ayat (3) ditambahkan lagi, “Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,penilaian proses pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisiensi.” Jadi mutu pendidikan dalam konteks ini adalah mutu proses yang mengacu kepada standar proses dan mutu hasil yang mengacu kepada standar kompetensi lulusan.  Mutu proses memilki hubungan kausal dengan mutu hasil.  Jika proses pembelajaran bermutu, tentulah standar komptetensi lulusan dapat dicapai dengan bermutu pula.

Pencapaian kedua mutu yang dimaksud, sudah jelas membutuhkan keberadaan pengawas sekolah.  Hal itu terkait dengan tugas pokoknya yakni menilai dan membina teknik pendidikan dan teknik administrasi, Penilaian mengacu kepada pengumpulan, pengolahan, dan penafsiran data dari subjek yang dinilai (proses pembelajaran), sedangkan pembinaan mengacu kepada hasil penilaian.  Dengan demikian, keberadaan pengawas sekolah untuk meningkatkan mutu sangatlah diperlukan.

Tugas pokok dan fungsi pengawas sekolah adalah melaksanakan penilaian dan pembinaan, penilaian dan pembinaan dilakukan terhadap bidang teknik pembelajaran dan teknik administrasi.  Dalam melakukan pembinaan pengawas sekolah melaksanakannya dengan member arahan, bimbingan, contoh dan saran.  Implementasi dari supervisi satuan pendidikan (sekolah)) adalah melakukan penilaian dan pembinaan, mutu pendidikan dalam konteks ini adalah mutu proses dan mutu hasil yang mengacu kepada standar nasional pendidikan (PP 19/2005); untuk meningkatkan mutu tersebut peranan pengawas sangat penting,